REI Ajak Kementerian Perumahan Perbaiki Rantai Pasok demi Mengatasi Backlog 12,7 Juta Unit Rumah
Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) telah mengajukan permintaan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memperbaiki rantai pasok agar dapat mengatasi backlog yang masih mencapai 12,7 juta unit. Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menyatakan bahwa selama dua tahun kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), angka backlog hanya berhasil ditekan sebesar 10%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fokus kementerian dalam menangani masalah perumahan. Oleh karena itu, kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kelemahan dari pendekatan yang dilakukan sebelumnya.
“Kita harus menyadari bahwa ada backlog sebanyak 12,7 juta unit rumah yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10%. Oleh karena itu, cara pengelolaannya jelas harus diubah,” ungkap Joko dalam pernyataannya pada Minggu (27/10/2024). Berdasarkan hal ini, REI menyatakan bahwa pemerintah perlu lebih dulu menyiapkan ekosistem pasokan dan permintaan perumahan agar proses tersebut dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan akomodatif. Selain itu, ekosistem perizinan yang saat ini tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga perlu segera direlaksasi, disederhanakan, dan diharmonisasi.
“Diperlukan keseragaman dalam membaca data dan fakta. Selama ini, proses pengurusan perizinan seperti Amdal saja bisa memakan waktu lebih dari enam bulan, sehingga jika semua perizinan dilakukan secara paralel, prosesnya bisa memakan waktu setahun. Kami telah sering kali mengatasi masalah mendasar terkait perizinan, dan hal ini harus diselesaikan terlebih dahulu,” ujar Joko.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan. Dalam laporan terbarunya, Ara menargetkan untuk memulai groundbreaking proyek pembangunan tiga juta rumah dalam 100 hari pertama masa kerjanya sebagai Menteri. Salah satu cara percepatan yang dilakukan adalah dengan melakukan peninjauan berkala terhadap sejumlah proyek yang telah dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan.
“Saya akan terus melakukan peninjauan terhadap proyek-proyek yang telah dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami adalah dalam 100 hari pertama sudah bisa memulai groundbreaking pembangunan rumah untuk rakyat,” kata Maruarar. Selain itu, Ara juga mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, dirinya akan terus mengkampanyekan semangat gotong royong dalam membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, diharapkan backlog perumahan yang masih tinggi dapat segera teratasi dan masyarakat Indonesia dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Semoga dengan kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah, industri real estat, dan masyarakat, masalah perumahan di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik.